Jakarta, CNN Indonesia -- Registrasi kartu seluler prabayar dipastikan tetap berjalan terlepas dari penyalahgunaan data yang terjadi. Sebagai jawaban, pemerintah bakal menginvestigasi asal-muasal peyalahgunaan terjadi."Bukan berarti harus berhenti, tapi mencari cara menanggulangi penyalahgunaan tersebut," kata anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi ketika dihubungi CNNINdonesia.com, Jumat (9/3).
Sejumlah kejadian penyalahgunaan data dalam proses registrasi disinyalir terus terjadi. Salah satunya menimpa pelanggan Indosat Ooredoo yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal.
Sejumlah upaya yang dimaksud Ketut adalah membatasi akses masyarakat ke gambar-gambar seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk yang tersebar di internet. Kendati demikian, hal itu masih sebatas wacana."Bertahap ya. Sekarang persuasif dulu meminta masyarakat agar lebih berhati-hati menyimpan data pribadinya. Setelah itu akan ada investigasi dan meminta ke sana (penyedia mesin pencari)," imbuh Ketut.BRTI maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika bersikeras tak ada data yang bocor dalam proses registrasi kartu seluler prabayar. Sebab menurut mereka proses ini hanya sekadar verifikasi identitas pemilik nomor dengan basis data penduduk milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
"Datanya ada di Dukcapil. Itu dikonfirmasi, ini benar atau enggak atas nama pelanggan. Di Kominfo enggak mungkin bocor karena kami enggak punya datanya. Satu pun nama pelanggan enggak ada. Jadi secara sistem nggak ada yang bocor," jelas Menkominfo Rudiantara.Untuk analisis dan investigasi kasus penyalahgunaan data, Ketut berjanji hal itu segera dilakukan secara bertahap. Namun ia berani menjamin bahwa tak ada kebocoran data yang terjadi baik di pemerintah maupun di operator seluler.
Sejumlah kejadian penyalahgunaan data dalam proses registrasi disinyalir terus terjadi. Salah satunya menimpa pelanggan Indosat Ooredoo yang mengaku NIK miliknya didaftarkan 50 nomor prabayar tak dikenal.Sejumlah upaya yang dimaksud Ketut adalah membatasi akses masyarakat ke gambar-gambar seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk yang tersebar di internet. Kendati demikian, hal itu masih sebatas wacana."Bertahap ya. Sekarang persuasif dulu meminta masyarakat agar lebih berhati-hati menyimpan data pribadinya. Setelah itu akan ada investigasi dan meminta ke sana (penyedia mesin pencari)," imbuh Ketut.BRTI maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika bersikeras tak ada data yang bocor dalam proses registrasi kartu seluler prabayar. Sebab menurut mereka proses ini hanya sekadar verifikasi identitas pemilik nomor dengan basis data penduduk milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
"Datanya ada di Dukcapil. Itu dikonfirmasi, ini benar atau enggak atas nama pelanggan. Di Kominfo enggak mungkin bocor karena kami enggak punya datanya. Satu pun nama pelanggan enggak ada. Jadi secara sistem nggak ada yang bocor," jelas Menkominfo Rudiantara.Untuk analisis dan investigasi kasus penyalahgunaan data, Ketut berjanji hal itu segera dilakukan secara bertahap. Namun ia berani menjamin bahwa tak ada kebocoran data yang terjadi baik di pemerintah maupun di operator seluler.
